{"id":548,"date":"2022-10-20T20:54:35","date_gmt":"2022-10-20T13:54:35","guid":{"rendered":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/?p=548"},"modified":"2022-10-20T20:56:56","modified_gmt":"2022-10-20T13:56:56","slug":"skema-pendanaan-dan-implementasi-transisi-energi-harus-adil-dan-berkelanjutan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/skema-pendanaan-dan-implementasi-transisi-energi-harus-adil-dan-berkelanjutan","title":{"rendered":"Skema Pendanaan dan Implementasi Transisi Energi Harus Adil dan Berkelanjutan"},"content":{"rendered":"

Masyarakat sipil tekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat terdampak dalam proses perencanaan dan implementasi transisi energi<\/span><\/h3>\n

 <\/p>\n

Jakarta, 20 Oktober 2022 \u2014 <\/b>Skema pendanaan transisi energi global seperti <\/span>Just Energy Transition Partnership<\/span><\/i> (JETP), <\/span>Climate Investment Funds<\/span><\/i> (CIF), dan <\/span>Energy Transition Mechanism<\/span><\/i> (ETM) menemukan momentumnya di tahun 2022. Skema pendanaan tersebut diantaranya bertujuan untuk mendukung pemensiunan dini PLTU batu bara, penutupan tambang batu bara dan percepatan pengembangan energi terbarukan.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

Tahun ini, skema-skema pendanaan tersebut menyasar Indonesia sebagai salah satu negara penerima. Selaras dengan itu Pemerintah Indonesia saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpes) No 112\/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

Gerakan #BersihkanIndonesia menyambut skema pendanaan transisi energi dengan peringatan kehati-hatian dan menekankan bahwa berbagai skema tersebut harus memenuhi prinsip transisi berkeadilan untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan transisi energi yang adil dan berkelanjutan.<\/span><\/p>\n

Lantas bagaimana transisi energi yang adil dan berkelanjutan dilaksanakan?<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Memensiunkan PLTU dan Hentikan Pertambangan Batu Bara
\n<\/b>Hal pertama yang harus dilakukan adalah penghentian pembangunan PLTU baru dan pemensiunan PLTU batu bara. Realitanya beberapa sistem ketenagalistrikan di Indonesia mengalami kelebihan pasokan (<\/span>oversupply<\/span><\/i>), akibat dari pembangunan PLTU batu bara yang berlebihan dalam satu dekade terakhir.\u00a0<\/span><\/p>\n

Raditya Wiranegara, Peneliti Senior <\/span>Institute for Essential Service Reform <\/span><\/i>(IESR) berujar, \u201c<\/span>Benefit<\/span><\/i> yang didapat dari mempercepat pensiun PLTU 2-4 kali lebih besar dari <\/span>cost<\/span><\/i> untuk memensiunkan PLTU. Sekitar 168.000 kematian bisa dihindari apabila PLTU dipensiunkan sebelum 2045. Dari kalkulasi kami, memang biaya yang diperlukan besar, tetapi <\/span>benefit<\/span><\/i> yang lebih besar ini perlu kita lihat juga. Pemensiunan PLTU harus dimasukkan ke dalam RUPTL berikutnya karena kita belum lihat ada rencananya dalam RUPTL PLN saat ini. Selain itu, RUPTL berikutnya juga harus merinci pembangunan pembangkit energi terbarukan dan penyimpan energi yang akan menggantikan PLTU yang dipensiunkan.<\/span>\u201d\u00a0<\/span><\/p>\n

Selain tidak ekonomis, PLTU juga merupakan sumber energi listrik paling kotor karena menghasilkan jumlah karbon terbesar, limbah beracun, pencemaran udara, dan air bahang. Penambangan batu bara juga menimbulkan masalah besar di berbagai daerah di Indonesia,\u00a0<\/span><\/p>\n

Ali Akbar dari Kanopi Hijau Indonesia menegaskan, p<\/span>embangunan PLTU di Sumatera menghilangkan mata pencaharian masyarakat dan menghantam mereka dengan polusi yang menimbulkan penyakit.\u00a0<\/span><\/p>\n

\u201cDi Ombilin terdapat banyak anak-anak yang terkena penyakit ISPA.<\/span> PLTU Nagan Raya juga terbukti sudah membuat hilang satu kampung beserta sumber kehidupan masyarakat. Sayangnya, Perpres 122\/2022 masih menoleransi penggunaan PLTU batu bara karena PLTU yang termasuk dalam RUPTL 2021 – 2030 dan mendukung proyek strategis nasional masih akan dilanjutkan,\u201d jelas Ali.\u00a0<\/span><\/p>\n

Pertambangan batu bara juga banyak menimbulkan korban meninggal, dalam diskusi tersebut Mareta Sari, Dinamisator Jatam Kaltim, menerangkan tingginya jumlah korban akibat lubang tambang di Kalimantan Timur. Mirisnya lagi, masyarakat sekitar pertambangan batu bara masih kesulitan mendapatkan akses listrik, padahal batu bara menjadi sumber energi listrik terbesar di Indonesia.\u00a0<\/span><\/p>\n

\u201cKalau bicara soal energi apakah Kaltim terang benderang? Desa di sekitar pertambangan justru tidak dialiri listrik. PLN baru masuk ke Bengalon, Kutai Timur sekitar 2012-2015. Tambang hanya membawa bencana, seperti banjir berkepanjangan. Belum lagi sudah ada 41 anak meninggal di lubang tambang, konflik lahan yang menyebabkan kriminalisasi warga, sampai pencemaran lingkungan yang membuat akses air bersih sulit dan mahal,\u201d kata Mareta.\u00a0<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Hindari Solusi Palsu Transisi Energi
\n<\/b>Gerakan #BersihkanIndonesia juga mengingatkan pemerintah dan lembaga pemberi dana untuk tidak terjebak dalam solusi-solusi palsu transisi energi.<\/span><\/p>\n

\u201cDi Indonesia ada upaya yang untuk membajak ide transisi energi dengan teknologi yang memperpanjang penggunaan bahan bakar fosil, tidak menurunkan secara signifikan gas rumah kaca, dan belum terbukti aman dan <\/span>reliable<\/span><\/i>.\u201d Ujar Rere Christianto, Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi Nasional.<\/span><\/p>\n

Bentuk pertama solusi palsu berupa klasifikasi sumber energi yang jelas-jelas tidak terbarukan dan berisiko tinggi sebagai energi baru dalam perundang-undangan Indonesia. Contohnya adalah pencairan batu bara, gasifikasi batu bara, nuklir, sampai hidrogen yang berbahan dasar fosil.\u00a0<\/span><\/p>\n

Bentuk kedua adalah energi-energi terbarukan yang pengelolaannya tidak ramah lingkungan, melanggar HAM, berisiko tinggi, dan secara daur hidup tidak memberikan perbaikan yang signifikan terhadap penurunan karbon. Misalnya, penggunaan bahan bakar biomassa yang justru mendorong deforestasi dan pertanian monokultur, atau pertambangan nikel untuk baterai yang merampas ruang hidup rakyat dan mencemari lingkungan.<\/span><\/p>\n

\u201cSaat ini 900.000 hektar lahan sudah diberikan konsesinya untuk pertambangan nikel, dari 900.000 hektar sekitar 600.000-nya merupakan kawasan hutan.Dampaknya sudah terlihat mulai dari sedimentasi danau di Sulawesi Selatan, sampai tidak dapat lagi memanfaatkan air di Pulau Obi.\u201d Tambah Rere mengenai dampak lingkungan dari transisi energi yang tidak berkelanjutan.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Menjamin Tata Kelola Energi yang Baik
\n<\/b>Gerakan #BersihkanIndonesia juga menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan. Program 35.000 megawatt oleh pemerintah meninggalkan permasalahan dan konflik dalam pelaksanaannya. Koalisi berharap tidak hanya sumber energinya yang berubah, tetapi juga pola-pola pembangunannya.\u00a0<\/span><\/p>\n

Partisipasi publik harus dibuka sejak proses perencanaan sampai implementasi untuk memberikan <\/span>meaningful participation<\/span><\/i>. Selain itu, pola perizinan dan pengadaan tanah yang dilakukan untuk proyek-proyek strategis nasional harus dievaluasi.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

\u201cPertama, kita jangan terjebak pada formalitas legal sebab peraturan yang mendukung transisi energi saja tidak cukup, tetapi juga menjamin nilai-nilai yang penting dimuat. Kedua, partisipasi dan pendekatan yang demokratis publik juga penting untuk menjamin agar dana yang besar ini tidak digunakan untuk solusi-solusi palsu. Terakhir, perlu ada jaminan bahwa penanggung jawab PLTU tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya, maupun restorasi lingkungan pasca pertambangan,\u201d<\/span> ujar Grita Anindarini, Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law<\/span> (ICEL).<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Nilai dan Prinsip yang Didorong #Bersihkan Indonesia dalam Transisi Energi
\n<\/b>Diskusi ditutup dengan deklarasi “Nilai dan Prinsip Transisi Energi Yang Adil dan Berkelanjutan di Indonesia\u201d. Dalam deklarasi tersebut\u00a0 koalisi menegaskan beberapa hal:<\/span><\/p>\n

\u201cBahwa transisi energi harus menjadi proses yang menggantikan pola penyediaan energi yang ekstraktif dan sentralistik menjadi regeneratif dan demokratis, sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Kami juga berpendapat bahwa transisi energi di Indonesia harus merupakan transisi menuju energi yang adil dan berkelanjutan, yakni energi yang berasal dari sumber energi terbarukan, seperti energi matahari, angin, dan lainnya yang dikelola dengan berlandaskan nilai-nilai dan prinsip yang berkeadilan, berkedaulatan, transparan, akuntabel, berintegritas\/anti-korupsi, mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup bagi manusia maupun non-manusia, menghormati keluhuran adat\/tradisi budaya lokal dan meningkatkan ketahanan penghidupan masyarakat serta mendukung upaya penanggulangan krisis iklim.\u201d<\/span><\/p>\n

Koalisi juga menekankan bahwa pelaksanaan transisi energi harus dilaksanakan dengan nilai-nilai:<\/span><\/p>\n

\u201cAkuntabel, Transparan, dan Partisipatif\u201d, \u201cPenghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan HAM\u201d, \u201cKeadilan Ekologis\u201d, \u201cKeadilan Ekonomi\u201d, dan \u201cTransformatif\u201d.<\/span><\/p>\n

\u201cPrinsip dan Nilai akan kita desak kepada pemerintah dan pihak-pihak yang akan bekerjasama dengan pemerintah dalam pengembangan energi di Indonesia untuk menjadi koridor transisi energi di Indonesia. Kita juga perlu berubah secara pola, kita tahu energi kotor digunakan, kita tidak ingin cara-cara lama digunakan dalam pengembangan energi bersih dan terbarukan. Karena yang kita hindari jelas, over eksploitasi, overproduksi, dan over konsumsi agar tidak terjadi ketimpangan. Mari kita dorong bersama agar transisi energi adil dan berkelanjutan!\u201d tutup Ashov sebagai Koordinator Bersihkan Indonesia.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

***<\/span><\/p>\n

Narahubung Media<\/b>:
\n<\/span>Grita Anindarini, Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law<\/span> (ICEL): +62 813-8277-7068
\n<\/span>Ali Akbar, Konsolidator Sumatera Terang untuk Energi Terbarukan (STUEB): +62 852-7357-2112
\n<\/span>Raditya Yudha Wiranegara, Peneliti Senior <\/span>Institute for Essential Service Reform<\/span><\/i> (IESR):
\n<\/span>Rere Christanto, Manajer Kampanye Tambang dan Energi, WALHI Nasional, +62 838-5764-2883
\n<\/span>Mareta Sari, Konsolidator JATAM Kalimantan Timur, +62 852-5072-9164
\n<\/span>Ahmad Ashov Birry, Koordiantor #BersihkanIndonesia, +62 811-1757-246<\/span><\/p>\n

Link Deklarasi dan bahan presentasi narasumber: <\/b>https:\/\/bit.ly\/DokDiskusiPublikBI<\/span><\/a>\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Masyarakat sipil tekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat terdampak dalam proses perencanaan dan implementasi transisi energi   Jakarta,<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":88,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"yoast_head":"\nSkema Pendanaan dan Implementasi Transisi Energi Harus Adil dan Berkelanjutan - Indonesia Berdaulat Energi #BersihkanIndonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/skema-pendanaan-dan-implementasi-transisi-energi-harus-adil-dan-berkelanjutan\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Skema Pendanaan dan Implementasi Transisi Energi Harus Adil dan Berkelanjutan - Indonesia Berdaulat Energi #BersihkanIndonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Masyarakat sipil tekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat terdampak dalam proses perencanaan dan implementasi transisi energi   Jakarta,\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/skema-pendanaan-dan-implementasi-transisi-energi-harus-adil-dan-berkelanjutan\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Indonesia Berdaulat Energi #BersihkanIndonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/BersihkanIndonesia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2022-10-20T13:54:35+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2022-10-20T13:56:56+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@bersihkan_indo\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@bersihkan_indo\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"indonesiabersihkan\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"6 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/#website\",\"url\":\"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/\",\"name\":\"Indonesia Berdaulat Energi #BersihkanIndonesia\",\"description\":\"Manifesto Indonesia Berdaulat Energi Gerakan #BersihkanIndonesia\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/skema-pendanaan-dan-implementasi-transisi-energi-harus-adil-dan-berkelanjutan#primaryimage\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"url\":\"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/thumbhomefact-1.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/thumbhomefact-1.png\",\"width\":500,\"height\":320},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/skema-pendanaan-dan-implementasi-transisi-energi-harus-adil-dan-berkelanjutan#webpage\",\"url\":\"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/skema-pendanaan-dan-implementasi-transisi-energi-harus-adil-dan-berkelanjutan\",\"name\":\"Skema Pendanaan dan Implementasi Transisi Energi Harus Adil dan Berkelanjutan - Indonesia Berdaulat Energi #BersihkanIndonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/skema-pendanaan-dan-implementasi-transisi-energi-harus-adil-dan-berkelanjutan#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2022-10-20T13:54:35+00:00\",\"dateModified\":\"2022-10-20T13:56:56+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/#\/schema\/person\/5998dec84faf830a3a3c9ce42ebb8fc8\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/skema-pendanaan-dan-implementasi-transisi-energi-harus-adil-dan-berkelanjutan#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/skema-pendanaan-dan-implementasi-transisi-energi-harus-adil-dan-berkelanjutan\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/skema-pendanaan-dan-implementasi-transisi-energi-harus-adil-dan-berkelanjutan#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Skema Pendanaan dan Implementasi Transisi Energi Harus Adil dan Berkelanjutan\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/#\/schema\/person\/5998dec84faf830a3a3c9ce42ebb8fc8\",\"name\":\"indonesiabersihkan\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/0ecfed9b39da7127040c2ee7ca55ecfa?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/0ecfed9b39da7127040c2ee7ca55ecfa?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"indonesiabersihkan\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/bersihkanindonesia.org\"],\"url\":\"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/author\/indonesiabersihkan\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Skema Pendanaan dan Implementasi Transisi Energi Harus Adil dan Berkelanjutan - Indonesia Berdaulat Energi #BersihkanIndonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/skema-pendanaan-dan-implementasi-transisi-energi-harus-adil-dan-berkelanjutan","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Skema Pendanaan dan Implementasi Transisi Energi Harus Adil dan Berkelanjutan - Indonesia Berdaulat Energi #BersihkanIndonesia","og_description":"Masyarakat sipil tekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat terdampak dalam proses perencanaan dan implementasi transisi energi   Jakarta,","og_url":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/skema-pendanaan-dan-implementasi-transisi-energi-harus-adil-dan-berkelanjutan","og_site_name":"Indonesia Berdaulat Energi #BersihkanIndonesia","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/BersihkanIndonesia","article_published_time":"2022-10-20T13:54:35+00:00","article_modified_time":"2022-10-20T13:56:56+00:00","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@bersihkan_indo","twitter_site":"@bersihkan_indo","twitter_misc":{"Written by":"indonesiabersihkan","Est. reading time":"6 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/#website","url":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/","name":"Indonesia Berdaulat Energi #BersihkanIndonesia","description":"Manifesto Indonesia Berdaulat Energi Gerakan #BersihkanIndonesia","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/skema-pendanaan-dan-implementasi-transisi-energi-harus-adil-dan-berkelanjutan#primaryimage","inLanguage":"en-US","url":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/thumbhomefact-1.png","contentUrl":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/thumbhomefact-1.png","width":500,"height":320},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/skema-pendanaan-dan-implementasi-transisi-energi-harus-adil-dan-berkelanjutan#webpage","url":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/skema-pendanaan-dan-implementasi-transisi-energi-harus-adil-dan-berkelanjutan","name":"Skema Pendanaan dan Implementasi Transisi Energi Harus Adil dan Berkelanjutan - Indonesia Berdaulat Energi #BersihkanIndonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/skema-pendanaan-dan-implementasi-transisi-energi-harus-adil-dan-berkelanjutan#primaryimage"},"datePublished":"2022-10-20T13:54:35+00:00","dateModified":"2022-10-20T13:56:56+00:00","author":{"@id":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/#\/schema\/person\/5998dec84faf830a3a3c9ce42ebb8fc8"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/skema-pendanaan-dan-implementasi-transisi-energi-harus-adil-dan-berkelanjutan#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/bersihkanindonesia.org\/skema-pendanaan-dan-implementasi-transisi-energi-harus-adil-dan-berkelanjutan"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/skema-pendanaan-dan-implementasi-transisi-energi-harus-adil-dan-berkelanjutan#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Skema Pendanaan dan Implementasi Transisi Energi Harus Adil dan Berkelanjutan"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/#\/schema\/person\/5998dec84faf830a3a3c9ce42ebb8fc8","name":"indonesiabersihkan","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/#personlogo","inLanguage":"en-US","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/0ecfed9b39da7127040c2ee7ca55ecfa?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/0ecfed9b39da7127040c2ee7ca55ecfa?s=96&d=mm&r=g","caption":"indonesiabersihkan"},"sameAs":["https:\/\/bersihkanindonesia.org"],"url":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/author\/indonesiabersihkan"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/548"}],"collection":[{"href":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=548"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/548\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":556,"href":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/548\/revisions\/556"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/wp-json\/wp\/v2\/media\/88"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=548"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=548"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bersihkanindonesia.org\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=548"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}