[Laporan] Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu bara

18/12/2018

Meskipun Joko Widodo telah menyatakan secara terbuka bahwa “tanpa pengelolaan yang benar, cadangan batubara Indonesia hanya dapat bertahan selama 83 tahun ke depan” dan “kita harus menuntut penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab”, aksi politiknya dan kebijakannya tidak menunjukkan adanya perubahan dari sikap business as usual.

Korupsi politik dalam pertambangan batubara sangat luas dan dampaknya terhadap komunitas, lingkungan dan perekonomian sepatutnya menimbulkan kekhawatiran. Namun, tidak akan ada perubahan yang signifikan jika lembaga pemerintah antikorupsi, seperti KPK dan Ombudsman, LSM antikorupsi serta masa media tidak bekerja sama untuk mengungkapkan dan mengambil tindakan melawan korupsi dalam bisnis pertambangan batubara.

Ada beberapa langkah yang harus diambil untuk mengatasi korupsi politik dalam usaha pertambangan batubara:1. Memperkuat penegakan hukum dalam operasi pertambangan batubara. Kelemahan yang ada saat ini adalah kehadiran PEP (politically exposed person) dalam kepemilikan dan kepemimpinan perusahaan batubara.

2. Memperkuat langkah-langkah hukum untuk mencegah konflik kepentingan di antara PEP, termasuk menciptakan perlindungan yang lebih kuat dari risiko kolusi dan campur tangan politik yang ditimbulkan oleh “fenomena keluar masuk” di mana orang seringkali berpindah jabatan antara sektor publik dan swasta.

3. Menyoroti pemilik manfaat (beneficial owners) dalam usaha pertambangan batubara. Jika pemilik perusahaan yang sebenarnya tersamar, publik tidak mungkin dapat mengetahui siapa yang mengendalikan perusahaan tersebut.

4. Menyusun peta jalan untuk menutup bisnis pertambangan batubara di Indonesia. Dampak terhadap lingkungan dan komunitas, pembangunan yang tidak berkelanjutan, dan konflik sosial yang timbul akibat pertambangan batubara sangat luas dan tidak dapat dihindari. Sebuah peta jalan harus dibuat untuk memetakan transisi energi dari batubara ke energi bersih dan terbarukan.

Untuk detil, bisa mengunduh laporannya di sini