Kepolisian Harus Membuka Informasi Kontrak Pembelian Gas Air Mata
04/09/2023
Kepolisian Harus Membuka Informasi Kontrak Pembelian Gas Air Mata Penembakan gas air mata yang dilakukan oleh polisi kembali terjadi di
Sumatera Terang untuk Energi Bersih
17/08/2023
Jangan ada PLTU baru, STuEB serahkan “policy brief” transisi energi ke JETP Jejaring Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) gabungan
WARGA DAIRI MENANG
27/07/2023
PENGADILAN PERINTAHKAN PENCABUTAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN PT.DAIRI PRIMA MINERAL PEMERINTAH HARUS HORMATI DAN LAKSANAKAN Senin, 24 Juli 2023 – Majelis Hakim
#BersihkanIndonesia Reactive Media Release on JETP to Accelerate Energy Transition
15/11/2022
On Tuesday (15/11) afternoon, in the series of G20 events, there was an important announcement of the Just Energy Transition
Respon #BersihkanIndonesia atas Peluncuran Skema JETP untuk Mengakselerasi Transisi Energi
15/11/2022
Pada Selasa (15/11) sore dalam rangkaian forum G20 telah terjadi pengumuman penting yaitu peluncuran inisiatif pendanaan iklim Kemitraan untuk Transisi
Skema Pendanaan dan Implementasi Transisi Energi Harus Adil dan Berkelanjutan
20/10/2022
Masyarakat sipil tekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat terdampak dalam proses perencanaan dan implementasi transisi energi Jakarta,
Pendanaan JETP di Indonesia Harus Inklusif, Transparan dan Menghindari Solusi Palsu
20/07/2022
Jakarta, 19 Juli 2022 – Pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Seven (G7) di Elmau, Jerman, selesai diselenggarakan
Risiko Kelabu Abu Batubara: Aturan Ketat Diperlukan
23/04/2021
Jakarta, 21 April 2021 – Satu hari menjelang Hari Bumi, dan Biden – Climate Leaders Summit yang juga mengundang Presiden
Pasal-pasal Oligarkis yang Penuh Konflik Kepentingan Pebisnis Tambang dan Energi Kotor di UU Cipta Kerja: Negara Rugi, Rakyat Buntung
18/10/2020
Jakarta, 18Oktober2020- KoalisiMasyarakatSipil#BersihkanIndonesiabersamaFraksi Rakyat Indonesia (FRI) meluncurkan sebuah laporan yang mengungkap bagaimana substansi dan proses UU Cipta Kerja Omnibus Law
